Proteksi Dan Subsidi Ala Jepang

Petani Jepang hampir mirip dengan petani Bali mengelola lahan sempit, namun petani di negeri Sakura lebih sejahtera, sejajar dengan masyarakat yang menekuni profesi lain.

Hal itu berkat subsidi yang diberikan pemerintah, serta proteksi masyarakat untuk mengkonsumsi hasil-hasil pertanian setempat, kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prof Dr. Ir Dewa Ngurah Suprapta, MSC di Denpasar, Sabtu.

Dosen terbang pada empat Universitas di Jepang itu menambahkan, dari segi penggarapan lahan antara petani Bali dengan Jepang tidak jauh berbeda, menggarap rata-rata 20-30 are per orang. Namun kenyataan dari segi ekonomis petani Jepang jauh lebih sejahtera. Kalau masyarakat lainnya yang bekerja di sektor industri mampu berliburan ke luar negeri, para petaninya juga tidak mau ketinggalan.

Hal itu berkat kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi cukup besar kepada petani, disamping masyarakat Jepang memberikan proteksi yang sangat besar terhadap hasil-hasil pertanian setempat. "Harga beras di Jepang misalnya mencapai Rp 40.000 per kilogram, masyarakat konsumennya tidak pernah mengeluh," ujar Dewa Suprapta yang juga alumnus S-3 Graduate School for Agricultural Sciences Kagoshima University Jepan.

Jika ada negara lain ingin memasukkan beras ke pasaran Jepang, dikenakan bea masuk yang sangat mahal, sehingga tidak akan mampu menembus pasaran Jepang. "Meskipun sekali, dua kali bisa, namun masyarakat Jepang tidak akan membeli beras impor tersebut," ujar Dewa Suprapta seraya menambahkan, demikian pula Amerika Serikat pernah menekan Jepang untuk membeli buah apel merah.

Dalam dua minggu seluruh pusat-pusat perbelanjaan penuh dengan apel merah yang didatangkan dari Amerika, namun masyarakat Jepang tidak ada yang membeli dan mengkonsumsinya. Dengan demikian impor buah apel dari Amerika berhenti sampai di sana. Proteksi masyarakat Jepang yang demikian itu perlu ditiru masyarakat Bali, dalam menggairahkan petani mengembangkan usaha pertanian.

Selain itu kebijaksanaan pemerintah, khususnya Pemprop/kabupaten dan kota lebih berpihak kepada petani. Indonesia di era global dalam memenangkan persaingan, khususnya menyangkut pemasaran hasil-hasil pertanian harus mampu membuat ciri khas sektor itu dengan produk aman dikonsumsi.Produk yang dihasilkan tidak mengandung residu zat kimia sintetis, pertanian yang demikian itu hanya bisa diproduksi dengan menggunakan pupuk ramah lingkungan, tanpa menggunakan zat kimia, ujar Suprapta.

NU Online